pasar tradisional

Tragedi Modern Bernama Pasar Tradisional

Jika pendatang bertanya kepada warga kota, dimana saja titik kemacetan di Kota Medan, maka jawabannya adalah pasar tradisional. Kemacetan memang sangat identik dengan kawasan ini sebab mayoritas memang terletak di pinggir jalan. Para pedagang lebih memilih tumpah ruah hingga ke badan jalan dan menggelar dagangannya di sana padahal pengelola menyediakan tempat yang lebih aman dan berjarak dengan jalan raya. Pembeli pun dengan alasan tidak mau kena becek dan berdesakan di dalam pasar lebih memilih membeli dari pedagang di pinggir pasar.

Lihat saja Pasar TPI Cemara di Jalan Cemara Medan. Pasar yang dibangun sejak 1990 dengan luas 6.720 meter persegi ini tidak pernah lepas dari fenomena kemacetan. Terletak di kitaran sungai Kera dan berdampingan dengan lokasi pelelangan ikan, pasar ini terlihat sangat padat. Lapak pedagang pun sebagian menempel di bibir sungai. Di ruas jalan lintas terutama di bagian jembatan, kedua sisi trotoarnya sudah disesaki pedagang kaki lima, belum lagi pembeli dan pejalan kaki yang lalu lalang di sana. Tentu saja kendaraan yang lewat harus merayap untuk bisa lewat, terutama jika ada truk.

Hal yang sama juga bisa terlihat di kawasan Pasar Sukaramai. Kendati sudah dibekali gedung berlantai empat untuk tempat jualan, namun pedagang masih tumpah ke sisi Jalan AR Hakim, sehingga kemacetan adalah makanan sehari-hari kendaraan yang lewat di sana. Begitu juga di Pasar Palapa Pulo Brayan Medan. Kemacetan bahkan mencapai jarak 1 km di sepanjang Jalan Yos Sudarso Medan. Sebenarnya lokasi pasar yang disediakan oleh Pemko Medan untuk para pedagang di kawasan  ini adalah di Jalan Mayor, tepatnya berada di dekat pinggir sungai Deli, dibangun pada 1981 namanya Pasar Medan Deli. Namun pasar ini dinilai terlalu jauh dari jalan raya, dan kini  justru tanpa penghuni. Para pedagang mulai bergeser ke arah pasar besar Jalan Yos Sudarso, dan akhirnya dalam kurun dua tahun terakhir para pedagang benar-benar jualan di badan jalan.

Tahun lalu, pasar tumpah ini dibatasi durasinya hingga pukul 8 pagi. Petugas Satpol PP dengan mobil patrolinya akan membunyikan sirene ke arah para pedagang tersebut untuk segera menyingkirkan dagangannya dari bahu jalan karena aktifitas lalu lintas mulai ramai. Dan peraturan itu dipatuhi pedagang. Namun belakangan, pasar tumpah ini tetap bertahan di bahu jalan hingga sore hari. Sebuah pulau jalan di pertigaan yang tadinya menjadi tempat tiang lampu merah dan sebuah papan iklan berukuran besar, kini disesaki para pedagang kaki lima.

Predikat semraut alias tidak tertata, jorok, bau, dan sumpek, mengikuti wajah pasar tradisional di ibukota Sumut ini. Tumpukan sampah, lumpur dan genangan air beraroma busuk menjadi hal yang lazim di dalamnya. Hal yang sama juga sebenarnya terjadi di kota-kota lain, namun mengingat Medan diarahkan menjadi kota metropolitan alangkah menjadi sebuah ironi jika di tengah maraknya ritel dan pasar modern di kota ini, pasar tradisional sama sekali tidak mengalami perubahan apapun.

”Keberadaan pasar tradisional saat ini memang sebuah tragedi modern. Sebab, di tengah kemajuan jaman abad ini nyaris tidak ada perubahan yang signifikan baginya,” kata pengamat sosial FISIP USU, Dr Asimayanti Siahaan.

Dalam pengamatannya, pasar tradisional di Medan belum menjadi tempat transaksi ekonomi yang layak dan terjamin keamanannya. Tanggung jawab atas ancaman penggusuran, pungutan liar, dan tindak kriminal lain dibebankan sepenuhnya kepada pedagang dan pembeli sendiri. Sangat berbeda sekali dengan situasi di pasar modern. Tentu saja hal ini menjadi keunggulan pasar tradisional, aman. Oleh sebab itu, tidak jarang kita melihat bahwa kehadiran pasar modern di sekitar lokasi pasar tradisional justru semakin meminggirkan keberadaan pasar tradisional itu sendiri.

Pasar modern memang kerap mengambil tempat di kawasan pusat keramaian, dan pasar tradisional adalah lokasi yang paling strategis. Dengan modal yang lebih besar, manajemen yang lebih baik, dan dukungan pemerintah karena merupakan investasi bagi daerah, keberadaan pasar modern bahkan bisa membawa kebijakan relokasi bagi pasar tradisional. Seperti yang dialami oleh pedagang pasar Meranti. Lokasi pasar yang sudah ada sejak tahun 1961 itu terpaksa harus direlokasi ke kawasan lain karena lahannya akan terkena pelebaran jalan. Ketidakpuasan para pedagang atas kompensasi relokasi kemudian meledakkan aksi demonstrasi dari 200 –an pedagang pasar yang terkenal dengan bolu Meranti-nya ini  ke kantor walikota Medan awal pekan lalu.

”Dari sini terlihat bahwa social emphaty pemerintah masih minim,” tegas Asima..

Kondisi ini sebenarnya bisa berubah jika saja ada kemauan dan ketegasan dari pihak pengelola. Di Kota Medan, pasar tradisional dikelola secara khusus oleh pemerintah, yakni di bawah naungan Perusahaan Daerah Pasar. Saat ini setidaknya ada 54 pasar tradisional dengan estimasi 40 ribu pedagang yang masuk dalam pembinaannya. Dari 54 pasar hanya 4 saja yang masuk ke dalam pengolongan kelas 1-A, yakni dengan fasilitas gedung permanen, toilet, dan eskalator. Sisanya masuk golongan kelas II, III, dan IV. Yakni Pusat Pasar Medan, Pasar Peringgan, Pasar Hongkong, Pasar Petisah Medan.

”Pasar tradisional tidak saja merupakan penopang ekonomi lemah, tetapi juga penyuplai makanan segar dari berbagai daerah ke dapur rumah kita setiap hari. Seharusnya, pasar tradisional bisa lebih baik kondisinya karena merupakan salah satu bentuk pelayanan publik oleh pemerintah,” tambahnya.

Asima lebih menekankan pentingnya pengakomodiran aspirasi masyarakat yang lebih luas. Hal ini menyangkut soal rasional tidaknya kebijakan dan program pemerintah yang menyangkut kepentingan publik. Menurutnya, dalam hal perpolitikan dan pengambilan keputusan untuk kebijakan publik, negara masih menggunakan cara ‘mobilisasi’ bukannya ‘partisipasi’. Artinya dengan cara mobilisasi tidak terukur kepentingan pihak yang diwakilinya ketimbang dari berpartisipasi.

Sementara itu, menurut Ketua Asosiasi Pedagang Pasar-pasar Medan,  pasar adalah simbol kekerasan sekaligus keakraban, sebagai interaksi sosial paling jujur dalam masyarakat. Secara empiris, pasar merupakan tempat orang berkumpul dan berinteraksi. Di pasar tradisional kultur dan karakter masyarakatnya akan terlihat jelas. Dan dalam perkembangannya pasar tradisional tidak saja menjadi sumber penghasilan masyarakat ekonomi lemah tetapi juga sekaligus pendapatan asli daerah.

”Sayangnya, pasar tradisional sering dipandang sebelah mata. Nyaris tidak ada perhatatian dari PD Pasar sebagai pihak pengelola untuk memperbaiki kondisi pasar tradisional Medan,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah belum mampu menghasilkan kebijakan publik yang lebih pro rakyat, akuntabel, dan transparan. Lihat saja sederet  pasar tradisional di kota Medan yang amburadul, jorok, dan bau. Sangat kontras dengan produk yang dijajakan di dalamnya, yakni mayoritas bahan-bahan alami yang segar. Lihat saja pasar Sambas di pusat kota. Diusianya yang mencapai lebih dari setengah abad, kondisinya tidak mendapat perubahan malah semakin memburuk ketimbang saat dibangun permanen oleh pemerintah kolonial Belanda dulu. Wajahnya masih terlihat kumuh. Penuh sampah, bau, dan amburadul. Lapak pedagang berbaur dengan stasiun angkutan kota.

Sekilas di pagi hari ketika masa puncak kedatangan para pembeli, terlihat buah, sayuran, dan ikan segar ditata apik di atas lapak pedagang. Warna-warni segar terlihat dimana-mana. Namun hal tersebut tidak bisa menghilangkan imej pasar tradisional yang becek berlumpur, bau, dan penuh sampah yang terlihat di sekelilingnya. Bila musim hujan turun, pasar tradisional pasti langganan banjir. Tinggi air bahkan bisa mencapai betis orang dewasa.

“Ini dari dulu yang kita sayangkan dari dulu, minimnya perhatian pemerintah sebagai pengelola. Padahal di Pusat Pasar ini perputaran uang mencapai Rp5 miliar per hari, suatu angka yang fantastis dan tidak kalah dengan pasar modern yang letaknya bersebelahan,” pungkas Pontas.

Kabag Hukum dan Humasy PD Pasar, Novi Zulkarnain SH, mengakui bahwa suramnya wajah pasar tradisional di Medan karena perhatian yang minim. Hal ini tidak terlepas dari alasan klasik, minimnya dana dan sumber daya manusia di perusahaan milik Pemko Medan itu. Kendati mendapat setoran retribusi setiap hari dari 54 pasar binaannya, PD Pasar mengaku tidak mendapat dana yang cukup untuk melakukan renovasi maupun pembinaan kepada para pedagang untuk bisa menjaga prilaku ekonominya sesuai dengan aturan yang berlaku. Padahal retribusi itu dikutip berkisar Rp3.000 – Rp 5.000 per hari per pedagang. Belum termasuk bagi sewa toko di sejumlah pasar yang dikelola bersama dengan pihak swasta.

”Renovasi butuh dana yang besar dan harus dilakukan merata, kita tidak punya cukup dana. Sementara bagi para pedagang kaki lima yang tumpah hingga ke badan jalan, sangat sulit mengatur mereka,” ungkapnya.

Pernah pada tahun 1997, para pedagang kaki lima di Pasar Sukaramai ditertibkan. PD Pasar bekerjasama dengan kepala wilayah setempat dan Satpol PP melakukan pembersihan lapak dari bahu jalan. Pagar besi pun dibangun untuk membatasi wilayah pasar dengan jalan raya. Namun sebulan kemudian, secara bertahap para pedagang itu kembali lagi. Dan bisa disaksikan sendiri seperti apa kondisi Pasar Sukaramai saat ini. Jalan raya rusak karena tumpukan sampah dan genangan air dari komoditi bawaan para pedagang.

Salah seorang pedagang di sana, Maryati (34), mengatakan para pedagang rutin dikutip uang kebersihan setiap hari. Berkisar Rp1.500 – Rp 3.000, tergantung besar dan banyaknya barang dagangannya. Dengan demikian ia merasa tidak bersalah meletak sampah atau sisa dagangannya di tempat itu karena ada petugas kebersihan yang setiap hari datang membersihkan.

Pengakuan ini sama adanya dari sejumlah pedagang pasar tradisional di Medan yang ditemui MedanBisnis. Kita juga bisa menyaksikan sendiri bahwa petugas kebersihan akan bekerja pada malam hari, membawa sampah dan sisa dagangan yang tidak terpakai lagi dari lokasi pasar. Suasana pasar akan jauh lebih bersih dan lempang untuk dilalui kendaraan pada malam hari. Namun aroma busuk tidak bisa hilang daripadanya.

Belum Pro Ekonomi Kerakyatan

Revitalisasi adalah jawaban dari kesuraman yang telah lama melekat pada wajah pasar tradisional. Hal ini sudah dilakukan oleh sejumlah pasar tradisional di ibukota Jakarta. Sebut saja Pasar Gondangdia. Konsep tradisional, dengan tradisi tawar menawar yang mengikutinya, aneka bahan makanan segar hingga barang pecah belah, ditata baik dengan kondisi lahan yang bersih dan nyaman. Pasar Gondangdia bahkan menjadi salah satu contoh baik dari membaurnya pasar tradisional dengan pasar modern.

Untuk kawasan kota Medan, pasar tradisional dengan kondisi hampir serupa bisa ditemui di Pasar Ikan Lama. Pasar bernilai sejarah tinggi ini justru tertata baik karena komoditi utamanya adalah garmen dengan kualitas baik. Mayoritas pedagangnya mengaku mempunyai kepemilikan sendiri atas toko-toko mereka, dan pembelinya juga berasal dari semua kalangan. Abdul (54), salah seorang pedagang di Pajak Ikan Lama, mengatakan bahwa Pajak Ikan Lama memang sudah sejak dulu menjadi pusat garmen di Medan. Pembelinya bahkan dari luar Sumut.

Anggota DPRD Medan, Ikrimah Hamidy, melihat bahwa indikasi ketidakseriusan PD Pasar dalam mengelola pasar-pasar tradisional binaannya. Hal ini cukup disayangkan karena potensi PAD sekaligus pelayanan publik bias terpenuhi dari sini jika dikelola dengan baik.

“Kondisi infrastruktur yang lebih baik diharapkan bisa merambah ke pasar-pasar tradisional di Medan seperti di tempat lain,” ujarnya.

Rencana renovasi dan peremajaan pasar tradisional sebenanrya sudah sudah digenggam oleh PD Pasar Medan. Sebanyak 18 pasar tradisional di Kota Medan akan diajukan ke Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk direnovasi bersumber dari dana pendamping senilai Rp 94 juta (10 persen) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditetapkan Departemen Perdagangan (Depdag) senilai Rp 940 juta.
Adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Medan, T Basyirul Kamalli yang mengatakannya kepada wartawan beberapa waktu lalu. Berbagai hal akan diperbaiki termasuk penataan kios, pembuangan sampah, drainase maupun lantai termasuk sektor-sektor pendukung lainnya. Ke-18 pasar tradisional yang akan direnovasi adalah Pasar Labuhan Deli, Pasar Kapuas, Pasar Sentosa Baru, Pasar Aksara, Pasar Titi Papan, Pasar Titi Kuning, Pasar Kemiri Simpang Limun, Pasar Sukaramai, Pasar Halat, Pasar Bakti, Pasar Sambas, Pasar Glugur Kota, Pasar Jawa Belawan, Pasar Pendidikan, Pasar Helvetia, Pasar Padang Bulan, Pasar Muara Takus dan  Pasar Kuala Bekala. Sedangjan  pasar yang akan diremajakan adalah Pasar Halat, Glugur dan Titi Papan. Pihak Pemko Medan telah melakukan MoU dengan Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo), Pinbuk, dan Kadin yang disaksikan Gubsu dan Pimpinan BI Medan beberapa waktu lalu. Pemko Medan bertindak sebagai pendukung aksebilitas menuju pasar, seperti jalan, drainase, pembenahan fisik, lampu jalan atau penerangan, dan taman-taman. Sementara Pinbuk memfasilitasi terbentuknya kelompok pedagang, Asbisindo untuk permodalan, serta BI dari sisi penguatan dukungan lembaga keuangan mikro, dan pihak Kadin sebagai pemasarannya. Rencananya juga akan dibangunlah beberapa pasar di kecamatan.

Pengelolaan pasar-pasar hasil renovasi tadi akan dikelola pihak ketiga dan PD Pasar secara bersama. Di antaranya Pusat Pasar, Pasar Petisah, Pasar Sukaramai, Pasar Sei Sikambing, Pasar Helvetia, dan Pasar Kampung Lalang. Sejumlah pasar yang keberadaannya memiliki nilai ekonomis dan berada dekat dengan inti kota juga bakal dikelola secara bersama.

“Kita berharap Pemko Medan melalui PD Pasar bias serius mengelola pasar tradisional di Medan ini. Sebab ada puluhan ribu orang pedagang menggantungkan hidup di sana, dan ratusan ribu orang yang mendapat pasokan bahan makanan dari sana,” tukas Ikrimah.  (dj)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s