pendidikan

Quo Vadis Kejujuran dan Keramahan dalam Pendidikan?

Polemik Ujian Nasional terus bergulir selama ditetapkan sebagai satu-satunya penentu kelulusan siswa dari bangku sekolah. Kecurangan, jual beli informasi, hasutan, pemerasan, bahkan kekerasan fisik pun terjadi di sekitar UN. Kritik dan revisi coba digulirkan para pakar dan pengambil kebijakan untuk meminimalisir gejala-gejala negatif seputar UN tadi, namun tak kunjung menemukan formula yang tepat.

UN tetap menjadi momok berkalung praktek kecurangan, di berbagai media massa terkuak modus operandi pihak guru dan sekolah yang bekerja sama dengan siswa untuk menyelesaikan UN dengan cara curang. Kunci jawaban dikirim melalui SMS sehari sebelum ujian oleh guru kepada seluruh peserta ujian. Dalih membantu siswa agar lulus dan menyelamatkan muka sekolah dan presentase kelulusan daerah, menjadi alasan para pendidik dan lembaga pendidikan untuk menghalalkan segala cara agar lulus.

Yang paling memiriskan hati adalah berita tentang adanya aksi pemukulan oleh oknum guru di sebuah SMP swasta di Pulo Brayan kepada salah satu siswanya yang tidak bersedia memberikan nomor ponsel supaya dikirimkan kunci jawaban sehari sebelum UN kemarin. Dalam kasus ini, tindakan untuk menolak kecurangan oleh siswa adalah hal yang salah. Sungguh paradigma yang bertolak belakang dari semangat pendidikan yang bermoral.

Kecaman terhadap berbagai praktek kecurangan selama UN berlangsung sudah banyak terdengar. Bahwa hal itu tidak saja menggagalkan program pemerintah untuk memetakan kualitas pendidikan nasional melalui evaluasi nasional, tetapi juga gagal menanamkan nilai kejujuran pada siswa yang kesemuanya akan merusak tatanan moral bangsa karena jutaan pelajar yang mungkin saja menjadi korban keculasan ’oknum penyelamat muka pendidikan’. Akan menjadi memori kolektif bagi pelajar yang diajari mencontek dan curang dalam ujian hingga bertahun-tahun kemudian, karena digiring oleh sosok yang seharusnya menjadi teladan bagi mereka.

Kecurangan UN adalah sebuah praktek pengikisan mental yang jujur dan bertanggung jawab. Selama beberapa tahun berlangsungnya UN yang diwarnai praktek kecurangan, akan menjadi sumber petaka anak negeri, karena menghasilkan generasi yang mental berkolusi untuk kebohongan. Apalagi ada unsur pemaksaan dan kekerasan kepada anak karena tidak bersedia ikut curang dalam UN, ini suatu tindakan yang amat sangat tidak ramah sebagai implikasi dedikasi keguruan yang diembannya sebagai tenaga pendidik.

Apa sebenarnya yang ingin diberikan oleh guru dan sekolah dengan menyerahkan kunci jawaban UN kepada para siswanya? Secara kasat mata sudah dapat disimpulkan adanya ketidakpercayaan diri guru, sekolah, dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan UN dengan jujur dan baik. Sekolah yang takut tingkat kelulusan siswanya minim karena pasti akan merusak popularitas dan kepercayaan sekolah di mata masyarakat karena tidak mampu mendidik anak mereka, panik dan mengambil jalan pintas. Bahkan sekolah yang masuk kategori tidak favorit pun ikut latah berlaku sama. SMP swasta di Pulo Brayan itu itu mengaku takut tutup kalau-kalau siswanya banyak yang tidak lulus dengan standar angka yang semakin tinggi.

Tindakan naif dan melanggar hukum tersebut tidak sepantasnya dilakukan dengan alasan apapun. Kendati MA sudah mengabulkan permohonan agar UN tidak dilaksanakan oleh negara pada 2009 lalu, namun harapan terbesar dari kasus ini adalah supaya pemerintah bisa lebih bijaksana dan tepat dalam membuat keputusan terkait pendidikan.

Benahi Kualitas Nyata

Sebagai masyarakat yang pernah mengenyam bangku sekolah dan akan menyekolahkan keluarga nantinya, tanggung jawab kualitas pendidikan juga ada di tangan keluarga. Terjadinya kecurangan UN juga tidak lepas dari peranan orangtua yang panik dan tidak memahami proses belajar anaknya. Tarik menarik kepentingan dalam UN justru mengabaikan proses beberapa tahun belajar bagi siswa sebelum ujian kelulusan.

Sejauh mana pemerintah, sekolah, dan orangtua siswa memperhatikan dan ikut andil dalam peningkatan kualitas pendidikan. Masalah-masalah pendidikan yang terbilang klasik, fasilitas sekolah, kompetensi dan profesionalitas guru dan pimpinan sekolah, pemerataan pendidikan, masih perlu kerja keras dan waktu yang lama untuk membenahinya. Mulai dari asesmen pendidikan yang jujur dan merata untuk diagnosa, kemudian mencari solusi dan mengkonsep program, melaksanakan kebijakan dengan jujur dan merata, serta mengawasi dengan jujur dan tegas pula. Mengingat begitu besar dana yang disiapkan pemerintah untuk pendidikan kita. Yakni 20% dari APBN, serta pinjaman untuk dana pendidikan dari Bank Dunia pada 2009 lalu senilai US$600 juta. Alokasi anggaran pendidikan di Sumatera Utara sendiri tahun 2010 sebesar Rp2,1 triliun. Dana itu meliputi alokasi daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) APBN sebesar Rp1,9 triliun dan alokasi APBD Sumut Rp213 miliar.

Sikap sederhana namun konsisten dan tegas lebih menjawab persoalan ketimbang dibuat sensasional dan mengejutkan namun membuat masyarakat panik. Ini adalah kritik bagi pemerintah dan sekolah untuk bisa memberikan situasi yang kondusif bagi pengembangan multitalenta peserta didik, tidak menyamaratakan kemampuan dan menjadi deadlock bagi siswa sehingga dinamika pendidikan bisa lebih sehat dan ramah. •

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s