(Mencari) Kekuatan Jati Diri Pancasila

Harus diakui, generasi saat ini cukup jauh dari apa itu sosok dan makna Pancasila. Ini adalah dosa kesejarahan rezim Orde Baru yang tidak mendapat proses ‘penyembuhan’ pada masa reformasi. Salah satu keberhasilan mantan Presiden Soeharto yang masih memiliki efek domino hingga sekarang adalah meletakkan Pancasila hanya sebagai jargon dasar Negara RI. ‘Jargon’ di sini tentu saja bernafas hal yang negatif, tidak berfungsi sebagaimana diharapkan. Di atas segala maklumatnya terdahulu dalam menjalankan pemerintahannya, Pancasila selalu dipakai Soeharto menjadi hal terdepan untuk tameng. Hal ini tentu saja dilakukan untuk mendekatkan dirinya sebagai pengusung dasar Negara yang patut didukung.
Penataran P4, Wawasan Nusantara, dan produk turunan Pancasila lainnya, diberikan sebagai bagian penting dalam menanamkan ke-Indonesia-an warganya baik di instansi pemerintah maupun sekolah. Namun, sejumlah kebijakan dan tindak-tanduk Soeharto justru jauh dan malah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Terutama sila ‘Kemanusian yang Adil dan Beradab’ (sila ke 2) dan sila ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’ (sila ke 5).
Sejarah menorehkan bahwa pembantaian eks anggota PKI dan ormas yang dekat dengan PKI oleh rezim Soeharto, sangat bertentangan dengan sila ke 2 tadi. Sementara kemiskinan warganya di atas eksploitasi massal sumber daya alam oleh perusahaan asing yang bernaung di balik UU Penanaman Modal Asing, pun bertentangan dengan sila ke 5 tadi.
Jika ditarik kondisi kekiniannya, apa yang dilakukan Soeharto terhadap Pancasila di negeri ini, tidak jauh berbeda dengan pemimpin sekarang. Bahkan, Pancasila lebih tragis lagi nasibnya. Yakni hanya sebagai pajangan di samping foto presiden dan wakil presiden. Pancasila ibarat benda kuno yang disimpan di museum. Masyarakat saat ini menyaksikan betapa kejatuhan Soeharto ikut menenggelamkan citra dan fungsi Pancasila sebagai dasar Negara. Masyarakat mulai melupakan Pancasila, bahkan sebagian warga tidak tahu untuk apa Pancasila ada. Penataran P4 dan Wawasan Nusantara ditarik dari peredaran, Negara tidak punya metode lain untuk menanamkan nilai Pancasila. Bahkan sebagian orang jadi mempertanyakan relevansi Pancasila terhadap kehidupan Indonesia.
Pancasila kini memang mulai meregang nyawa dengan kehidupan bangsa kita. Koneksinya dengan kehidupan anak bangsa hanya berupa garis putus-putus. Kita mengalami krisis energi Pancasila. Konsep, aplikasi dalam bentuk program, dan teladan yang mencerminkan Pancasila, jauh dari eksistensi makna Pancasila itu sendiri. Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di sekolah bukanlah hal utama dan tidak menemui model dan metode pembelajaran yang tepat untuk mendekatkan generasi muda dan masyarakat kepada Pancasila. Tidak heran, bangsa ini tidak juga lepas dari kemiskinan, keterpurukan, karena mental buruk dan kebijakan para pemimpin negara ini yang mengakibatkan kita semakin tertinggal dari negara-negara tetangga.
Sila ke 4 ’Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan’, sungguh memposisikan pemerintah pada tempat yang sangat bijak dan pro rakyat. Tapi yang terjadi justru adanya perebutan dan bagi-bagi kekuasaan oleh elit politik dan parpol. Korupsi berjamaah di instansi pemerintah, kolusi, dan nepotisme, semakin menunjukkan wujudnya seperti bola salju dimana semakin menggelinding ke bawah semakin membesar ukurannya. Sementara itu, rakyat dibiarkan hanya jadi penonton tanpa boleh berkomentar. Posisi tawar rakyat sangat minim, sehingga yang terjadi adalah apatisme.
Tumbuhnya mental serta karakter pragmatis, transaksional, dan instan hanya akan menimbulkan pribadi yang individual dan ingin menang sendiri. Hal ini mematikan semangat kebangsaan (nasionalisme) dan patriotisme. Disadari atau tidak, krisis kepercayaan rakyat akan pemerintahnya dan apatisme terhadap negara adalah teror terselubung maha dahsyat bagi kenyamanan dan kemajuan bangsa. Rakyat tidak berdaulat di negara demokrasi. Hal ini, menjadi ancaman tersendiri bagi persatuan Indonesia. Hilangnya jiwa aktivisme dan volunteerisme menyebabkan bangsa ini terlepas dari bumi kenusantaraan yang dibangun dari perjuangan ’merdeka atau mati’ melawan penjajahan negara asing dan pengkianatan segelintir antek-antek penjajah yang memundurkan martabat bangsa ini di masa lalu.

Kembali Menjadi Pancasila
Marilah kita tengok ke belakang, mengapa para pendiri negara ini memilih Pancasila yang lahir pada 1 Juni 1945 untuk dijadikan dasar negara kita. Seokarno dalam pidatonya di hadapan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), menyampaikan 5 hal yang menurutnya penting sebagai pondasi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Yakni kebangsaan Indonesia, kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan berketuhanan. Kelima hal tersebut kemudian dimasukkan dalam mukadimah UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, yang hingga kini masih menjadi undang-undang tertinggi negara ini.
Melihat itu, seharusnya Pancasila dan UUD 1945 tetap dipandang sebagai benang merah yang melegakan warga Indonesia saat ini. Bukan hanya sekedar kristalisasi kemerdekaan Indonesia dan penyatu NKRI, ataupun jargon kesejarahan. Kita perlu lapangan-lapangan operasional Pancasila. Persoalan-persoalan sosial yang abstak harus dijembatani secara riil dengan semangat Pancasila tadi agar dirasakan kehadirannya dan lebih membumi bagi masyarakat. Perlu adanya gugus aksi dan gugus manfaat terutama untuk aplikasi sila ’Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’.
Selain itu, untuk mengangkat dan menguatkan martabat kebangsaan kita butuh ritual-ritual kebangsaan, minimal memberdayakan kearifan lokal (budaya) yang bisa dipakai dan dijadikan kekayaan intelektual secara nasional bangsa kita. Menyelamatkan para TKI dari aniaya bangsa lain, menuntaskan dan menghukum seberat-beratnya koruptor, percepatan peningkatan kualitas pendidikan, memberikan jaminan sosial dan kesehatan yang layak, upah layak bagi pekerja, pembenahan dan pengawasan internal di pemerintahan, serta memanfaatkan sumber daya alam dan manusia Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Saya sangat senang ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan UN dan UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) dengan salah satu alasannya adalah bertentangan dengan UUD 1945. Akhirnya, UUD 1945 masih dipandang sebagai UU tertinggi bangsa ini. Melihat lahirnya UU Migas dan Kelistrikan yang bermakna swastanisasi SDA tetap diloloskan DPR meskipun bertentangan dengan UUD 1945. Mudah-mudahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif negara ini, bisa kembali pada Pancasila dan UUD 1945. Sehingga bangsa ini memiliki jati diri yang kuat, karena bertindak sesuai dengan pedoman hidupnya. •

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s