adelin lis

 *5 November 2008

o) Rekam Jejak Adelin Lis

24 Januari : Mulai Disidik.

Awal Februari : Dari Medan, Adelin ke Surabaya yang dilanjutkan ke Beijing melalui Singapura.

22 Februari 2006: Adelin dinyatakan buron dan masuk dalam DPO (daftar pencarian orang)

29 Maret 2006: Poldasu ajukan cekal ke Kejagung

29 Juni 2006: Kejagung mengeluarkan perintah cekal terhadap Adelin

Juni-September 2006: Melakukan perjalanan ke AS dan Eropa (Italia dan Denmark)

7 September 2006: Ditangkap di Beijing

14 Februari 2007: Berkasnya dilimpahkan ke Kejaksaan 20 Juni 2007: Kasus Adelin disidangkan di PN Medan

22 Oktober 2007 : Adelin dituntut 10 tahun dan denda Rp 119 milyar plus US$2 juta

5 November 2007 : Adelin Lis divonis bebas.

0Sumber: Data Olahan Sumut Pos

o) Sidang ‘Dagelan’ Bebaskan Adelin Lis

Dakwaan Kandas Di Pembuktian

MEDAN-PN Medan akhirnya memutus bebas terdakwa kasus ilegal loging, Adelin Lis, Senin (5/11) kemarin. Majelis hakim yang diketuai oleh ketua PN Medan, Arwan Byrin SH, menyatakan bahwa dakwaan JPU tidak terbukti sama sekali baik atas kasus pidana korupsi maupun pengrusakan hutan. Sehingga Adelin harus segera dikeluarkan dari tahanan. Dalam pertimbangan hakim disebutkan bahwa pembuktian tim JPU yang diketuai oleh Eduward Kaban SH dari Kejatisu tidak disertai bukti-bukti yang cukup.

Soal pidana korupsi, dikatakan majelis hakim, tidak terbukti adanya penebangan hutan di luar areal RKT (rencana kerja tahunan), sehingga dakwaan adanya penunggakan provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi tidak terbukti pula. Sementara soal pidana kerusakan hutan majelis hakim malah meragukan tingkat akurasi hasil penelitian saksi ahli yang dihadirkan JPU, Dr Basuki Wasis dan Dr Darsono dari Institut Pertanian Bogor. Sebab, hasil penelitian mereka yang menyatakan bahwa di areal HPH PT KNDI terjadi kerusakan hutan parah, hanya dilakukan satu hari.

Seharusnya, kata hakim, dua bulan. Meskipun sepakat dengan JPU bahwa PT KNDI tidak menerapkan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), sanksi kepada perusahaan pemungutan hasil hutan itu justru dilemparkan kepada Menteri Kehutanan sebagai pihak yang memberi dan mencabut ijin HPH. Dengan kata lain, majelis sepakat bahwa PT KNDI hanya dikenai sanksi administratif saja atas tindakan pengrusakan hutan maupun tindak melanggar hukum lain atas hutan di Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Madina seluas 58 ribu Ha.

Dalam putusan kemarin, majelis juga menyatakan bahwa ijin HPH PT KNDI masih sah hingga sekarang dimana mereka berpegang pada ‘surat sakti’ Menhut yang ditujukan kepada Kapoldasu tanggal 21 April 2006, juga ke Kapolri Jenderal Sutanto tertanggal 7 Juni 2006. Inti surat Menhut ke Kapoldasu yang sempat menjadi polemik itu antara lain menyebutkan, PT Mujur Timber, PT Inanta Timber, dan PT Keangnam Development merupakan perusahaan swasta PMDN yang memiliki IUPHHK/HPH. MS Kaban dalam suratnya itu juga minta agar Kapoldasu memproses kasus tersebut secara obyektif dan agar dapat membedakan antara pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana.

Tentu saja atas putusan ini pihak JPU yang kemarin dihadiri Harli Siregar SH langsung menyatakan banding. Disinggung soal alasan hakim yang menyatakan bahwa pembuktian kasus yang lemah, Harli bilang sudah berusaha maksimal. Dua minggu lalu JPU Harli dkk menuntut Adelin Lis hukuman penjara 10 tahun dan denda Rp 119,9 milyar ditambah US$2 juta. Namun semuanya kandas di tangan majelis hakim karena pembuktian yang lemah. Seperti diketahui, 20 Juni 2007 lalu Adelin Lis selaku Direktur Keuangan PT KNDI didakwa atas kasus pidana korupsi dan kerusakan hutan. Hal ini disoal atas tidak direalisasikannya empat ketentuan dalam Kepmen No 805 tahun 1999 yang harus dilaksanakan PT KNDI selaku pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK).

Empat ketentuan itu merupakan syarat dikeluarkannya IUPHHK oleh Menhut RI. Dan disebutkan dalam Kepmen tersebut bahwa jika dalam dua tahun tidak dilakasanakan, maka ijin tersebut akan dicabut. Empat ketentuan itu yakni melaporkan setiap rencana karya penebangan secara berkala kepada dinas kehutanan, melakukan prosedural tebang pilih tanaman Indonesia (TPTI) dalam penebangan, dan membayar provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR), serta memberikan 45 persen saham PT KNDI kepada tiga instansi di Madina. Yakni Dinas Pendidikan (10 persen), Dinas Koperasi dan UKM (25 persen), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (10 persen). Hakim Mengabaikan Fakta Persidangan Masuk akal jika majelis hakim yang terdiri dari Arwan Byrin SH, Robinson Tarigan SH, Ahmad Syema SH, Dolman Sinaga SH, dan Jarasmen SH, mengatakan bahwa dakwaan JPU tidak terbukti di persidangan. Sebab, majelis hakim tidak pernah melakukan sidang lapangan, dan JPU juga tidak pernah menghadirkan bukti-bukti materil soal tindak korupsi dan pengrusakan hutan yang dilakukan oleh PT KNDI. Seperti foto atau video kondisi areal PT KNDI pasca penebangan, bukti kayu dan kapal hasil pencidukan Poldasu oleh nahkoda kapal PT KNDI.

Padahal dalam persidangan terungkap bahwa hasil volume kayu yang tertera dalam surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang dikeluarkan Dishut Sumut, berbeda dengan volume kayu yang diangkut oleh kapal tersebut. Pada persidangan sebelumnya juga terungkap adanya perbedaan data aktifitas pengangkutan kayu tanggal 15 Juni 2005 lalu dimana data Laporan hasil pengecekan lapangan disebutkan volume kayu ada 97 ribu meter kubik, sementara di SKSHH-nya hanya 91 ribu meter kubik. Artinya ada selisih volume kayu yang menyebabkan kerugian negara. Sebab, besaran provisi sumber daya alam dan dana reboisasi ditentukan oleh besar volume kayu di SKSHH. Kesaksian Zairun Harahap (Pejabat Pembuat Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan/P2SKSHH) dan Hanafi Hasibuan (Pejabat Pembuat Laporan Hasil Produksi/P2LHP) terkuak bahwa selama tahun 2003-2005, pihaknya tidak melakukan pengecekan lapangan atas hasil tebangan PT KNDI sebelum dibuat SKSHH-nya. Bahwa selama rentang waktu tersebut pihaknya hanya mengandalkan laporan lapangan PT KNDI untuk meneken LHP hasil hutan yang akan dibawa ke PT Mujur Timber di kota Sibolga.

Ia tidak turun ke lokasi penebangan, tidak memeriksa panjang dan diameter kayu yang ditebang apakah sudah memenuhi ketentuan, darimana asal usul kayu apakah dari lokasi rencana kerja tahunan (RKT) atau di luar RKT. Ia tidak pernah mencocokkan usulan LHP dari PT KNDI dengan peta penebangan yang ada dalam RKT. Fakta persidangan lain yang diabaikan majelis hakim dalam pertimbangan putusannya adalah keterangan saksi Ir Rura Ginting dari Dishut Sumut. Dalam persidangan, Rura mengatakan bahwa PT KNDI benar telah melanggar sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi dalam proses aktifitas penebangan sebagai perusahaan pemilik ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) dari menteri kehutanan RI. Yakni penentuan batas areal penebangan dan penandaan kayu tebangan.

Dalam keterangannya, Rura juga mengaku bahwa di areal HPH PT KNDI terjadi perambahan liar. Terjadi penggundulan hutan dengan mengabaikan asas lestari dan prosedural tebang pilih. Namun dirinya tidak tahu siapa pelakunya, termasuk adanya pembukaan lahan kebun sawit liar. Hal ini terbukti dari hasil cek lapangan yang dilakukan ia beserta timnya pada tahun 2004-2005 lalu. Ia menemukan bahwa di areal HPH PT KNDI batas-batas atau pacak lahan sudah tidak karuan. Batas yang tak jelas seperti ini mengakibatkan pihaknya sangat sulit menentukan apakah PT KNDI melakukan penebangan di dalam atau di luar Rencana Karya Tahunan (RKT). Selain itu juga, pihaknya menemukan bahwa PT KNDI tidak menata kembali lahan usai penebangan. Katanya, lahan itu dibiarkan kosong tanpa ada upaya reboisasi untuk mengembalikan lahan seperti seharusnya.

Mengenai RKT, majelis pun mengabaikan keterangan Kabag Perencanaan merangkap Pengawas Lapangan, Umasda. Dalam keterangannya, ia mengatakan bahwa realisasi rencana kerja tahunan (RKT) yang ia susun, tidak berjalan maksimal. Terutama program pemberdayaan masyarakat. Hal ini senada dengan pengakuan Dirut PT KNDI, Ir Oscar Sipayung, yang diperiksa di persidangan. Dirut PT KNDI tersebut mengakui tidak menjalankan ketentuan IUPHHK. Dalam keterangannya, Oscar mengakui bahwa selama mengantongi ijin usaha pengelolaan hasil hutan kayu (IUPHHK) tahun 1999, pihaknya tidak bisa memenuhi ketentuan yang tertera dalam ijin keluaran Menteri Kehutanan tersebut. Seperti mengenai tidak adanya koperasi mitra dari rakyat setempat dan adanya penebangan yang tidak memenuhi asas lestari, yakni dengan sistem tebang pilih. Dirut PT KNDI yang juga sempat menjadi terdakwa di PN Madina atas kasus yang sama ini mengatakan bahwa koperasi tidak bisa direalisasikan karena mereka tidak bisa menemukan satupun koperasi rakyat setempat yang memenuhi kriteria menjadi mitra kerja PT KNDI.

Sementara atas adanya penebangan dengan tidak memperhatikan asas lestari yakni tebang pilih, Oscar menyebutkan adanya tindakan dari pencuri kayu di areal IUPHHK-nya.Namun begitu dirinya tidak membantah pernyataan jaksa penuntut umum, Tomo Sitepu, bahwa perusahaan yang dipimpinnya melakukan penebangan di luar areal RKT yang menyebabkan kerusakan hutan di kawasan Kabupaten Madina. Persoalan pelanggaran RKT ini jelas menurut saksi ahli Ir Darsono dari IPB merupakan tindak pidana. Sebab menurutnya, segala aktifitas penebangan hutan tanpa ijin dan menyebabkan berubahnya fungsi hutan sudah termasuk tindakan pidana, meskipun pihak pelaku memiliki ijin HPH.

Singkatnya, unsur ilegal loging tidak hanya pada ijin tapi juga prosedural penebangan. Dalam temuan Basuki di PT KNDI saat melakukan penelitian pada 20 Februari 2006 lalu, ia menemukan bahwa di areal itu tidak diterakan labelisasi pohon sesuai umur dan diamater pohon sesuai dengan TPTI. Lahan ditebang habis dan dibiarkan gundul mulai dari hulu hingga hilir kawasan. Termasuk di dekat sumber air dan lahan di lereng yang curam. Kerusakan hutan itu menyebabkan banjir dan kekeringan di suatu kawasan. Karena kerusakan hutan menyebabkan kerusakan tanah, ekosistem, mempengaruhi kadar oksigen, dan merusak tata air.

Dengan menggunakan pedoman valuasi kerusakan hutan yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup, Dr Basuki mengemukakan bahwa jumlah kerugian negara akibat penebangan liar PT KNDI mencapai Rp 200 trilyun. Yakni mencapai kerusakan unsur hara tanah, ekosistem yang mati, dan kadar oksigen yang berkurang. Kejanggalan lain yang diabaikan majelis hakim dalam pertimbangan putusan tersebut adalah tidak dihadirkannya 3 saksi kunci dalam kasus ini. Yakni Ir Washington Pane (direktur perencanaan dan produksi PT KNDI), dan Susilo Setiawan (manager camp PT KNDI), Amru Daulay (bupati Madina selaku pihak pemberi ijin prinsip PT KNDI). Bahkan JPU tidak menghadirkan saksi dari Departemen Kehutanan selaku pemberi ijin HPH. JPU hanya menghadirkan dua saksi dari Dephut karena kapasitasnya menyangkut PT KNDI. Yakni Ir Harsono dan Ir Prie Supriadi. Ir Harsono, mantan Sekjen Dephut, diperiksa di pengadilan karena kaitannya selaku anggota dewan komisaris PT KNDI yang digaji Rp 4juta sebulan.

Sementara Ir Prie Supriadi, yang kini menjabat inspektur Khusus Dephut RI, diperiksa terkait jabatannya sebagai mantan Kadishut Sumut. Dari sekira 67 saksi yang memberi keterangan di BAP penyidik, hanya 41 orang yang dihadirkan JPU. Hakim sempat menolak 4 saksi dari bank pengelola uang Adelin di Medan, karena JPU menerakan nama samaran. Hingga akhir persidangan keempat saksi dan sisa saksi lain tidak pernah muncul.

Adelin Terharu, Hotman Dimaki

Usai mendengarkan putusan bebas dirinya, Adelin Lis mengaku sangat terharu.  “Saya sangat terharu, karena keadilan berpihak pada saya. Saya tidak bersalah,” kataya, saat berjalan mengikuti JPU yang tetap menggiringnya untuk dikembalikan ke Rutan Tanjung Gusta.

Sementara Adelin didera kebahagiaan akhirnya bebas setelah ditahan selama 1 tahun lebih, Hotman malah sebaliknya. Saat keluar dari gedung PN Medan menuju mobil yang menjemputnya, ia dimaki-maki oleh masyarakat yang memenuhi halaman gedung, dengan kata-kata kotor. Namun mendengar makian itu, Hotman hanya tersenyum simpul tak perduli.

Sementara itu pengamat hukum dan lingkungan BAKUMSU, Mangaliat Simarmata SH, menyatakan bahwa kemarin (5/11) adalah hari berkabung. Ia menyatakan bahwa dengan dibebaskannya Adelin Lis, maka terbuktilah bahwa penegakan hukum di Sumut khususnya, dan di Indonesia khususnya, sangat suram. Mangaliat menilai bahwa baik hakim maupun jaksa sama sekali tidak menggunakan logika hukum yang benar dan nurani dalam menyelesaikan kasus ini.

“Ini seperti sidang dagelan saja. Nurani hukum sudah hilang dari aparat hukum kita,” tegasnya.

Terkait vonis, ketua majelis hakim kasus Adelin Lis, Arwan Byrin SH, sempat menjadi sorotan media. Vonis bebas bukan hanya diberikan Arwan Byrin SH kepada kasus besar milik Adelin Lis. Beberapa waktu lalu, ketua PN Medan sejak 2006 ini juga pernah memberi vonis kontroversi saat di PN Medan. Di antaranya bebasnya pelaku penyelundupan 52 truk eks Singapura di Belawan, vonis 3 bulan penjara terhadap pengemplang pajak PT Sentra Sawita Mulia senilai Rp 2,7 milyar, dan hukuman percobaan atas kasus ijajah palsu ketua DPRD Nias Selatan Hadirat Manao. (dj)

0) Mantan Sekjen Dephut RI Diancam Kena Pidana

 MEDAN-Mantan Sekjen Dephut RI, Ir Harsono direkomendasikan untuk diberikan sanksi pidana karena diduga ikut terlibat dalam aksi ilegal loging PT KNDI di Kabupaten Madina. Hal ini dilontarkan kuasa hukum Adelin Lis, Hotman Paris SH kepada majelis hakim pada sidang lanjutan kasus ilegal loging PT KNDI di PN Medan, Senin (10/9). Rekomendasi ini diajukan karena Harsono selama kurun waktu tahun 1994-2005, menjabat sebagai anggota dewan komisaris PT KNDI dengan gaji Rp 4 juta per bulan.

Harsono yang hadir sebagai saksi dinilai telah ikut merasakan hasil PT KNDI dan tidak melakukan pengawasan. Sementara dirinya pada tahun 2000-2002 sempat menjabat sebagai Dirjen Konservasi dan Rehabilitasi di Dephut RI. “Jika klien saya diberi sanksi pidana, maka saksi (Harsono,red) juga harus diberi pidana juga karena merupakan bagian pucuk pimpinan PT KNDI,” kata Hotman di depan majelis hakim yang diketuai oleh Arwan Byrin SH.

Pengajuan ini dilontarkan Hotman Paris setelah Ir Harsono menolak mencabut BAP-nya di penyidik Poldasu tentang masa berlaku HPH PT KNDI. Perdebatan dimulai ketika Harsono mengatakan bahwa amar SK Menhut No 805 Tahun 1999 tentang ijin pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) PT KNDI seharusnya dicabut oleh Menhut RI karena tidak menjalankan isi ketentuan dalam tenggat 2 tahun yang ditentukan.

Sementara Hotman bersikeras bahwa HPH PT KNDI masih berlaku sebab pada 21 April 2006, Menhut RI MS Kaban menyatakan hal itu dalam surat keputusannya yang terbaru. Pernyataan Hotman untuk mementahkan keterangan Harsono diperkuat dengan menyinggung adanya PP No 34 Tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Di sana tertulis bahwa jika ada pelanggaran oleh perusahaan kayu pemilik HPH maka Menhut harus memberikan teguran hingga somasi sampai tiga kali. Tapi kenyataannya, hal itu tidak pernah terjadi.

Mengapa demikian? “Saya tidak tahu,” jawab Harsono, setelah didera bertubi pernyataan dan pertanyaan oleh Hotman Paris di ruang sidang. Pernyataan ini membuat Hotman untuk menggiring saksi mencabut BAP-nya di penyidik, tapi ditolak Harsono.

Oleh karena itu Hotman meminta majelis hakim untuk memberi sanksi pidana kepada Harsono setelah ia menjawab siap dipidana jika memberikan keterangan palsu. Mengenai hal ini majelis hakim mencatatnya dalam berita acara persidangan. Diberi Gaji Buta Dalam persidangan ini terungkap pula bahwa nama Ir Harsono selaku anggota dewan komisaris PT KNDI hanya sebatas nama.

Tugas dan fungsinya sebagai komisaris dari 1994-2005 untuk mengawasi tidak ada sama sekali. “Saya tidak pernah diberi laporan perkembangan PT KNDI sama sekali,” katanya. Ia hanya diberikan gaji senilai Rp 4 juta per bulan, dan jumlahnya naik Rp 600 ribu pada tahun 2005-Agustus 2006. Pejabat yang kini tengah memasuki masa pensiun ini sebenarnya pernah mengajukan rekomendasi kepada PT KNDI karena dinilai belum merupakan perusahaan baku. Yakni secara struktural masih mengalami kekurangan.

“Banyak posisi strategis perusahaan yang kosong. Padahal besar tanggung jawab yang harus ditangani,” katanya.

Selain itu, pada tahun yang sama pula Harsono mengajukan pengunduran dirinya menjadi anggota dewan komisaris PT KNDI. Namun hingga perusahaan kayu tersebut diajukan ke meja hijau tanggapan surat pengunduran dirinya tidak diberikan. Menanggapi pengakuan Harsono ini, sontak Hotman Paris berang. Sepanjang persidangan pejabat Dinas Kehutanan selama 34 tahun itu dicecar pertanyaan dan pernyataan yang bertubi-tubi. Harsono bahkan dituding telah berhasil membeli kijang innova baru dari hasil keterlibatannya dengan PT KNDI. Namun saat ditemui di luar ruang sidang untuk mengkonfirmasi hal itu, Harsono menolak memberi komentar.

Menebang di Luar RKT Saksi lain yang memberatkan terdakwa Adelin Lis adalah Ir Cipto Sedjati dari Balai Pengukuran, Pemetaan, dan Pemantapan Kawasan Hutan (BP3KH) Sumut. Dalam kesaksiannya, ia mengatakan bahwa PT KNDI ada melakukan penebangan di luar rencana karya tahunan (RKT) 2005.

“Saat saya turun bersama penyidik Poldasu pada 2005 lalu untuk melakukan cek lapangan di areal HPH PT KNDI, ada ditemukan penebangan di luar titik kordinat RKT,” kata Cipto.

Sementara tiga saksi lain yang dihadirkan JPU Harli Siregar SH dan Halilah SH merupakan saksi fakta yang meringankan. Yakni Tiras Syehyara (Wakil Dirut PT Rimba Mujur Mahkota, milik Adelin Lis), Drs Biasa Sitepu (akuntan publik), dan Mahadi (staf Drs Biasa Sitepu). Dalam keterangannya, Tiras menyebutkan bahwa lahan kebun sawit seluas 10 ribu hektar yang ada di lahan PT KNDI adalah hasil pengalihan lahan untuk kategori kebutuhan lain.

“Hal ini sudah diketahui oleh departemen kehutanan. Jadi sudah memiliki hak guna usaha,” katanya.

Sementara Drs Biasa Sitepu dan stafnya, Mahadi, mengatakan bahwa benar PT KNDI menggunakan jasa perusahaan mereka yang berlokasi di Medan untuk melakukan audit kepada laporan keuangan PT KNDI. Namun selama kurun waktu tahun 2002-2004 kerja sama mereka, tidak pernah ada surat resmi perikatan antara perusahaannya dengan PT KNDI. Hal ini tentu saja bertentangan dengan standar nasional akuntan publik. Sebab jika ada masalah di kemudian hari, maka pihak perusahaan jasa akuntan tersebut tidak bisa dimintai tanggung jawab. Namun dalam kesempatan itu, Drs Biasa mengatakan bahwa pada tahun 2002 dan 2003, PT KNDI mengalami untung.  Namun sejak 2004 hingga 2005, PT KNDI merugi. (dj)

o) Anak Adelin Nikah, Sidang Ditunda

MEDAN-Sidang lanjutan kasus ilegal loging dengan terdakwa Adelin Lis yang seharusnya digelar Kamis (20/9) kemarin, terpaksa ditunda. Hal ini dikarenakan terdakwa Adelin Lis tidak bisa hadir di persidangan seperti seharusnya. Dengan berbekal ijin penetapan dari majelis hakim yang diketuai oleh Arwan Byrin SH, Adelin permisi keluar Rutan dan tak disidang Kamis kemarin karena menghadiri pesta pernikahan anaknya.

Ketika ditanyakan kepada Humas PN Medan yang juga sebagai anggota majelis hakim, Jarasmen Purba SH, hal ini dikarenakan alasan kemanusiaan. Adelin meminta cuti menjenguk keluarga (CMK) selama satu hari saja untuk menghadiri pernikahan anaknya. Namun ketika ditanya dimana lokasi pernikahan anak Adelin tersebut dan apakah diberi pengawalan oleh pihak kejaksaan, Jarasmen tidak mau menjawab.

“Cukup kami saja yang tahu,” katanya.

Sidang yang sempat dibuka tersebut akhirnya ditutup kembali, dan akan dilanjut kembali pada Senin mendatang. JPU Harli Siregar SH saat ditanyai wartawan tentang perolehan ijin Adelin Lis, mengatakan bahwa itu merupakan ketetapan majelis hakim. “Kalau sudah majelis hakim yang mengijinkan, kita tidak bisa melarang,” ujarnya.

Padahal pihaknya sudah menyiapkan para saksi yang akan dihadirkan pada sidang lanjutan kasus PT KNDI tersebut. Pada Kamis minggu lalu, sidang terdakwa Adelin juga sempat ditunda. Sebab majelis hakim dan kuasa hukum Adelin Lis menolak adanya para saksi dengan nama samaran. Majelis hakim baru mau menyidangkan para saksi jika identitas para saksi telah jelas dan otentik. Saat itu JPU berjanji akan meminta kepada Poldasu untuk bisa menyerahkan identitas para saksi yang namanya disamarkan untuk perlindungan saksi.

“Para saksi yang ditolak kemarin telah memiliki identitas yang jelas. Mereka siap bersaksi di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai kasus ilagl loging dan korupsi Adelin Lis ini,” tukas Harli. (dj)

o) Tebang Di Luar RKT Tindak Pidana

MEDAN-Sidang lanjutan kasus ilegal loging dengan terdakwa Adelin Lis semakin menunjukkan titik terang. Kamis (27/9) kemarin, JPU Harli Siregar SH dkk menghadirkan dua saksi dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Mereka adalah Dr Darsono seorang ahli jasa lingkungan dan kebijakan publik, dan Drs Ir Basuki Wasis MSc pakar kerusakan hutan dan ilmu tanah. Dalam kesaksiannya, Dr Darsono mengatakan bahwa penebangan di luar rencana karya tahunan (RKT) adalah tindak pidana. Sebab, meskipun seorang pengusaha memiliki ijin HPH, jika melakukan penebangan tanpa prosedural maka bisa dikatakan ia telah melakukan tindak pidana.

Darsono bahkan dengan tegas mengatakan bahwa surat Menteri Kehutanan MS Kaban tertanggal 21 April 2006 lalu yang menyatakan bahwa ijin HPH PT KNDI masih berlaku adalah melanggar hukum. Pasalnya merujuk kepada SK Menhut No 805 tahun 1999 tentang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHK) disebutkan bahwa dalam jangka 2 tahun ketentuan penebangan tidak dipenuhi seluruhnya oleh pemilik HPH, maka ijinnya harus dicabut. Ketentuan tersebut menyangkut sistem tebang pilih tanam Indonesia (TPTI), melaporkan setiap aktifitas penebangan dengan RKT, membagi saham kepada masyarakat dan koperasi setempat, serta membayar provisi sumber daya hutan (SPDH) dan dana reboisasi.

Hal inipun diperkuat oleh keterangan Dr Basuki yang menyebut unsur ilegal loging tidak hanya pada ijin tapi juga prosedural penebangan. “Penebangan bisa dikatakan liar atau ilegal jika prosedural tebang pilih tanam Indonesia (TPTI) tidak dilakukan, dan kebijakan negara yang mengatur perijinan tidak dipenuhi si penebang hutan,” terang Basuki. Dalam temuan Basuki di PT KNDI saat melakukan penelitian pada 20 Februari 2006 lalu, ia menemukan bahwa di areal itu tidak diterakan labelisasi pohon sesuai umur dan diamater pohon sesuai dengan TPTI.

Lahan ditebang habis dan dibiarkan gundul mulai dari hulu hingga hilir kawasan. Termasuk di dekat sumber air dan lahan di lereng yang curam. Kerusakan hutan itu menyebabkan banjir dan kekeringan di suatu kawasan. Karena kerusakan hutan menyebabkan kerusakan tanah, ekosistem, mempengaruhi kadar oksigen, dan merusak tata air.

“Hutan tropis dengan tanah yang baik dapat menyerap air hujan dan menyimpannya dalam tanah. Ketika musim kemarau tiba, air di dalam tanah tersebut akan dikeluarkan ke permukaan, sehingga tanah tidak kekeringan,” jelas staf ahli Kementrian Lingkungan Hidup RI ini.

Dalam penelitiannya bersama tim dari penyidik Poldasu, Dinas Kehutanan Sumut, dan staf PT KNDI selama satu hari itu, ia juga mendapati adanya lahan perkebunan sawit di areal HPH PT KNDI. “Di sana ada plang bertuliskan ‘Hutan adalah paru-paru dunia’, tapi di sekitarnya hutan telah gundul,” kata BAsuki sedikit heran. Ditanya soal TPTI yang menjadi syarat mutlak bagi pengusaha pemilik ijin pemanfaatan hutan, berdasarkan hasil penelitiannya di sejumlah lahan HPH di Indonesia sama sekali tidak diterapkan maksimal. Padahal konservasi dan reboisasi adalah 100 persen kewajiban pengusaha terkait.

“Itu merupakan ketetapan pemerintah. Bagi yang melanggar harus diberi sanksi,” ujarnya.

Namun diakui Darsono penerapan TPTI memang rumit dan biaya tinggi. Ditambah lagi memang tidak adanya niat baik pengusaha untuk itu dan pengawasan yang lemah dari pemerintah, akibatnya hutan kritis Indonesia setiap tahun semakin meningkat. Bencana alam seperti banjir dan longsor tidak dapat dihindari dan menelan korban banyak. Dengan menggunakan pedoman valuasi kerusakan hutan yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup, Dr Basuki mengemukakan bahwa jumlah kerugian negara akibat penebangan liar PT KNDI mencapai Rp 200 trilyun. Yakni mencapai kerusakan unsur hara tanah, ekosistem yang mati, dan kadar oksigen yang berkurang. Hotman Arogan

Dalam persidangan kemarin, suasana ruang sidang begitu hiruk pikuk. Pasalnya ketegangan antara anggota persidangan begitu sengit. Kuasa hukum Adelin, Hotman Paris Hutapea SH seperti kebakaran jenggot ketika dua saksi ahli yang dihadirkan JPU mendukung seluruh dakwaan JPU kepada terdakwa mengenai pidana pengrusakan hutan. Hotman menuding Darsono dan Basuki tidak profesional karena hanya mengambil sampling tanah yang rusak untuk dibawa ke lab sebagai pedoman bagi lahan seluas belasan ribu hektar di areal PT KNDI.

“Bagaimana tanah segenggam bisa membuktikan kerusakan hutan dengan areal seluas itu. Apalagi penyusuran dilakukan hanya dalam waktu sehari,” kata Hotman. Atas pertanyaan ini, Darsono mengatakan bahwa ia telah melakukan metode penelitian sampling sudah ratusan kali, termasuk di PT KNDI. “Saya tahu harus bagaimana meneliti kerusakan hutan,” sanggah Darsono.

Dalam kurun 4 jam persidangan tersebut, Hotman terus melontarkan pertanyaan yang berbelit dan berulang-ulang. Ia bahkan sesekali menyemprot saksi ahli bahwa mereka tidak profesional atau berkompeten, karena bekerja dengan sampling dan bertentangan dengan Menhut tentang ijin PT KNDI per 21 April 2006 lalu. Pengunjung yang hadir pun turut memberi tepukan atau sorakan setiap kali Hotman berhasil diam karena pertanyaannya bisa dijawab berdasar hukum oleh para saksi.

Sikap arogan yang membentak-bentak saksi bahkan menyanggah keberatan JPU dengan ungkapan serapah, sempat membuat ketua majelis hakim, Arwan Byrin SH, berulang kali mengetuk palu untuk menenangkan. Hakim bahkan mengingatkan Hotman Paris agar bersikap sopan di persidangan. (dj)

o) Tidak Ada Pengawas dan Pengevaluasi PT KNDI di Sumut

MEDAN-Mantan Kadishut Sumut, Ir Prie Supriadi, diperiksa di PN Medan Kamis (30/8). Ia diperiksa majelis hakim kasus ilegal loging bos PT KNDI, Adelin Lis untuk memberikan kesaksian. Dalam keterangannya, Prie mengaku pernah mendengar adanya tindak perambahan liar di areal PT KNDI. Namun secara resmi kepadanya tidak ada laporan mengenai hal itu. Majelis hakim yang diketuai oleh Arwan Byrin SH kemudian mmpertanyakan seperti apa pengawasan Dishut Sumut dalam fungsinya sebagai penatausahaan hutan di kawasan Sumut khususnya terhadap PT KNDI, Prie mengatakan bahwa secara de jure tidak ada ketetapan resmi dari pihak pemberi ijin pengelolaan lahan kepada instansinya, yakni menteri kehutanan.

“Ijin PT KNDI diberikan melalui Kepmen Kehutanan dan Perkebunan No 805 Tahun 1999, namun tidak dijelaskan siapa pengawas lapangan realisasi yang tercantum dalam Kepmen itu. Apakah Dishut Kabupaten/Kota atau propinsi?” kata Prie, berdalih.

Akibat dari tidak jelasnya siapa pengawas lapangan, lanjutnya, secara total pengawasan dan evaluasi kegiatan penebangan dan penataan kembali lahan hutan yang ditebang menjadi tidak maksimal. Prie yang sejak tahun 2006 menjabat sebagai Inspektur Khusus di Departemen Kehutanan RI bagian audit internal ini juga mengatakan bahwa tidak ada surat teguran dari menteri kehutanan kepada PT KNDI mengenai adanya sejumlah pelanggaran oleh perusahaan kayu tersebut. Sebab, Dishut Sumut tidak tahu menahu soal realisasi empat ketentuan dalam Kepmen No 805 tahun 1999 yang harus dilaksanakan PT KNDI selaku pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK). Yaitu melaporkan setiap rencana karya penebangan secara berkala kepada dinas kehutanan, melakukan prosedural tebang pilih tanaman Indonesia (TPTI) dalam penebangan, dan membayar provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR), serta memberikan 45 persen saham PT KNDI kepada tiga instansi di Madina. Yakni Dinas Pendidikan (10 persen), Dinas Koperasi dan UKM (25 persen), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (10 persen). Sidang yang berlangsung tertib tersebut selain menghadirkan Prie Supriadi, JPU Tomo Sitepu SH dan Halilah SH juga menghadirkan 3 saksi lain dari Madina. Yakni Kadis Pendidikan, Samad Lubis SE (48), Kadis Koperasi dan UKM, Yusri Nazrat (53), dan Dirut BUMD Huzein Nasution (38). Dalam keterangannya, ketiga pejabat di lingkungan Pemkab Madina tersebut mengaku tidak pernah mendapatkan pembagian saham dari PT KNDI seperti yang sempat disosialisasikan oleh pihak PT KNDI melalui Dirut-nya Oscar Sipayung pada tahun 2002 dan Dishut Madina.

Upaya mempertanyakan perihal saham tersebut tidak dilakukan kendati instansi mereka berhak atas sebagian dari saham PT KNDI. Karena mereka tidak mendapat juklak dan pengarahan dari dinas kehutanan. Sementara itu khusus kepada Dinkop dan UKM, majelis hakim menuding bahwa instansi tersebut mandul dalam membina perkoperasian di kabupaten tersebut. Pasalnya, alasan PT KNDI tidak juga mengucurkan sebagian sahamnya kepada koperasi setempat dalam eksepsi yang dibacakan kuasa hukum Adelin Lis beberapa waktu lalu, karena di Madina tidak ada koperasi rakyat yang memenuhi persyaratan sebagai koperasi penerima saham PT KNDI. Padahal di wilayah itu setidaknya terdapat sekira 280 koperasi yang terdaftar di Dinkop dan UKM.

Di sekitar lahan HPH PT KNDI sendiri setidaknya terdapat 8 koperasi, termasuk koperasi bentukan PT KNDI dan Dinkop dan UKM bernama koperasi Keang Nam Napindo. Namun tetap dinilai tidak ada yang memenuhi syarat. Yaitu memberikan pas foto seluruh pengurus koperasi, memberikan draf neraca keuangan koperasi, dan draf program kerja mereka.

“Saat itu seluruh koperasi yang ada di Madina sedang pasif, Pak Hakim,” kata Kadiskop dan UKM Yusri Nazrat membela diri. Jawaban tersebut sontak membuat majelis hakim sedikit emosi. “Apa saja kerjaan saudara sehingga tak satupun koperasi di bawah pembinaan saudara pasif dan tidak bisa memenuhi persyaratan yang sangat ringan seperti itu? Itu kegagalan saudara sebagai kepala dinas,” kata Arwan Byrin dengan nada tinggi. Mendengar itu, Yusri tidak dapat menjawab.

Kesaksian Dirut BUMD Madina, Huzein Nasution mengenai instansinya juga tidak kalah mengherankan. Kendati sudah berdiri sejak tahun 2001, BUMD itu hingga kini masih berkutat dalam proses pembuatan program kerja. “Saya menjabat sebagai Dirut BUMD Madina sejak tahun 2005. Saat ini instansi kami belum memiliki usaha ekonomi, masih sedang merancang program kerja,” kata Huzein. Mendengar itu majelis hakim tidak bertanya banyak lagi. Berhubung saksi lain yang dijadwalkan tidak bisa hadir, yakni Bupati Madina Amru Daulay, majelis hakim kemudian menunda sidang hingga dua minggu.

“Sidang kita lanjutkan tanggal 10 September 2007. Sebab, selang tangga 2 hingga 7 September 2007 saya ada kegiatan dari Departemen Kehakiman di Makassar,” tukas Arwan Byrin. (dj)

o) Hakim Tuding Dishut Bodoh

MEDAN-Selang hampir dua bulan perjalanan sidang Adelin Lis, fakta bahwa terjadi aktifitas ilegal loging oleh PT Keang Nam Development Indonesia (KNDI) di kabupaten Madina semakin jelas. Hal ini tidak terlepas dari kelalaian Dinas Kehutanan Madina yang tidak melakukan pengawasan sesuai prosedur yang diatur oleh undang-undang. Dalam persidangan di PN Medan, Selasa (7/8) kemarin, jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan dua saksi lagi dari Dishut Madina. Yakni Zairun Harahap (Pejabat Pembuat Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan/P2SKSHH) dan Hanafi Hasibuan (Pejabat Pembuat Laporan Hasil Produksi/P2LHP).

Melalui keterangan saksi Hanafi inilah terkuak bahwa selama tahun 2003-2005, pihaknya tidak melakukan pengecekan lapangan atas hasil tebangan PT KNDI sebelum dibuat SKSHH-nya. Bahwa selama rentang waktu tersebut pihaknya hanya mengandalkan laporan lapangan PT KNDI untuk meneken LHP hasil hutan yang akan dibawa ke PT Mujur Timber di kota Sibolga. Ia tidak turun ke lokasi penebangan, tidak memeriksa panjang dan diameter kayu yang ditebang apakah sudah memenuhi ketentuan, darimana asal usul kayu apakah dari lokasi rencana kerja tahunan (RKT) atau di luar RKT.

Hanafi mengaku hanya percaya saja kepada laporan PT KNDI. Ia tidak pernah mencocokkan usulan LHP dari PT KNDI dengan peta penebangan yang ada dalam RKT. Fakta keteledoran Dishut Madina dalam mengawasi aktifitas pengusaha pemilik HPH (Hak Pengelolaan Hutan) diperkuat oleh keterangan saksi Zairun. Di depan majelis hakim yang diketuai oleh Arwan Byrin SH ini terungkap bahwa terjadi peneraan data fiktif dalam LHP dan SKSHH. Salah satunya adalah mengenai laporan pengecekan lapangan dengan intensitas 100 persen oleh petugas Dishut di PT KNDI. Padahal fakta yang diakui oleh saksi hanya 60 persen. Itupun, ketika ditanya JPU Harli Siregar SH apakah dalam pengecekan lapangan atas fisik kayu yang ditumpuk di tempat penumpukan kayu (TPK) Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis, saksi ada melihat kejanggalan data, saksi Hanafi mengaku tidak ada.

“Semua data valid dan sah, Pak,” ujarnya.

Namun ketika JPU menunjukkan bukti adanya perbedaan data aktifitas pengangkutan kayu tanggal 15 Juni 2005 lalu dimana data LHP disebutkan volume kayu ada 97 ribu meter kubik, sementara di SKSHH-nya hanya 91 ribu meter kubik. Artinya ada selisih volume kayu yang menyebabkan kerugian negara. Sebab, besaran provisi sumber daya alam dan dana reboisasi ditentukan oleh besar volume kayu di SKSHH. Ditanya mengenai hal tersebut, saksi Hanafi mengaku tidak tahu. Staf Dishub yang sehari-harinya tinggal di lingkungan HPH PT KNDI ini mengaku sama sekali tidak pernah memperhatikan SKSHH PT KNDI karena dirinya tidak berwenang di bidang itu.

Penjelasan Hanafi ini sontak membuat berang majelis hakim. Ketua majelis Arwan Byrin SH menuding bahwa Dishut bodoh. “Ditanya mengenai tugas saksi sendiri saja, tidak tahu. Saudara lebih bodoh dari saksi Dishut lainnya,” tukas Arwan. Selama hampir empat jam bersidang, majelis hakim lalu menunda sidang hingga Kamis (9/8), masih dengan agenda pemeriksaan para saksi.

Perbaharui BAP

 Dalam persidangan Adelin Lis ini, para kuasa hukumnya terus menggiring agar saksi-saksi yang dihadirkan mencabut BAP (berkas acara pemeriksaan) penyidik. Pada sidang kali ini, Hanafi dan Zairun juga diarahkan untuk mencabut BAP penyidik yang tidak sesuai dengan yang diketahui oleh saksi. Namun, majelis hakim melalui ketua Arwan Byrin SH lebih pro aktif untuk mengingatkan kembali tentang pernyataan pencabutan keterangan di penyidik. Setelah melalui tanya jawab yang lebih intens, akhirnya yang terjadi bukan pencabutan BAP melainkan pembaharuan redaksi keterangan saksi. Yakni mengenai ada tidaknya saksi mengetahui tentang RKT. (dj)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s