Tes Keperawanan, Audit Sosial yang Menyalah

Jika ada istilah mafia kasus untuk ranah hukum, menurut saya tentunya ada juga istilah untuk mafia teror. Artinya, ada sekelompok pihak tertentu yang sengaja berkolaborasi untuk menyebar teror di masyarakat demi mendapat kepentingan sendiri. Teror yang akan dibahas di sini bukan kekerasan dan aksi senjata bak mafia Hong Kong yang dilakukan oleh kelompok bersenjata di Medan baru-baru ini, tapi ini teror sosial yang menyimpang. Teror bernama tes keperawanan.
Sebagai perempuan, tes ini menjadi sangat aneh dilihat dari urgensi dan metodenya. Saya tidak habis pikir mengenai stigma masyarakat yang menyatakan bahwa kehormatan perempuan itu ada di alat vitalnya. Kondisi ini benar-benar sudah melanggar harkat dan martabat manusia yang berakal dan berbudi, yang letaknya di hati dan kepala.
Dari sisi jurnalistik, berita tentang keperawanan memang sangat cepat diangkat. Beberapa kali saya baca berita tentang persentase keperawanan ini-itu dimuat dan dikomentari macam-macam oleh pembaca. Berbeda ketika ada seorang perempuan dari keluarga miskin karena keterbatasan akses kesehatan terpaksa melahirkan di rumah dan akhirnya mati karena pendarahan parah.
Belakangan salah seorang anggota DPRD Jambi secara pribadi melepas teror bernama tes keperawanan-yang kemudian diralat menjadi tes kegadisan- kepada para pelajar di kota tersebut. Metodenya adalah konseling, tanya jawab yang tidak jelas ukuran keberhasilannya. Meskipun ini masih wacana, dan bagi saya ini mengandung teror bagi perempuan, tapi sebaiknya harus ada reaksi negatif terhadap hal-hal semacam ini. Sebab, secara sosial hal ini meresahkan sekaligus membingungkan. Ada apa dengan keperawanan? Apa yang mau dituju sebenarnya? Kenapa tubuh kita diatur-atur oleh orang lain. Apalagi, maaf, ini kan alat kelamin saya. Ketika seorang pelajar dipaksa untuk mengikuti tes semacam ini, ini sudah pelanggaran HAM.
Jika tembakan program tes ini adalah untuk mencegah seks bebas, sebaiknya akses informasi untuk kesehatan reproduksi di tingkat remaja diperkuat sehingga ada pemahaman yang benar tentang seks dan kesehatan reproduksi. Dalam sesi diskusi tentang topik tersebut bisa saja ditambahkan pendidikan nilai-nilai keagamaan atau semangat berprestasi sesuai minat dan bakat, sehingga pola pikir generasi muda bisa diarahkan kepada hal-hal positif.

Tes Kebahagiaan
Banyak program pemerintah atau orang-orang yang duduk di ranah kekuasaan sama sekali tidak memiliki bobot kualitas dampak positif bagi publik. Salah satunya ya tes keperawanan tadi, kendati masih wacana. Padahal masalah-masalah sosial yang membelenggu rakyat sudah sangat klasik. Seperti kemiskinan, akses dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah minim.
Sungguh berjiwa besar para pemimpin Indonesia untuk bisa mulai merapikan benang kusut permasalahan negara dengan bertanya kepada rakyat bagaimana menyelesaikan dari akar masalah yang terjadi. Bukannya hanya melempar program yang belum tentu ada manfaatnya secara radikal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak.
Masih terkait dari wacana tes keperawanan yang tidak berbobot tersebut, saya teringat adanya kebijakan pemerintah negara Bhutan yang melakukan tes kebahagiaan sebagai warga Negara bagi warganya. Tes ini biasa dikenal sebagai Gross National of Happiness (GNH). Indeks variabelnya adalah kesehatan psikologis, lingkungan, pendidikan, standar hidup, kebudayaan, pemanfaatan waktu (keluarga, keluarga, dan komunitas), vitalitas kemasyarakatan, dan pemerintahan yang baik. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana rakyat Bhutan berbahagia sebagai penduduk di negara tersebut. Hasilnya akan menjadi pertimbangan negara dalam menjalankan pemerintahannya.
Dalam sebuah survei tahun 2005 di negara tersebut, 97 persen menganggap diri mereka berbahagia, dengan 45 persen merasa sangat berbahagia. Hal ini membuat tingkat kepuasan penduduk Bhutan berada dalam kelompok 10 persen tertinggi di dunia berdasarkan Happy Planet Index. Bukannya kebahagiaan yang berasal dari pemuasan nafsu dunia fana, melainkan berasal dari iman dan konsep “tahu-cukup”.
Jadi, bisakah kebijakan pemerintah kita bisa lebih condong ke arah yang lebih bermartabat dan tepat guna? (*)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s